Lembaga Permodalan

KUR Tetap Menjadi Prioritas

Kabar baik bagi pelaku usaha kecil dan menengah pada pergantian kepemimpinan Nasional tahun 2009. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah memberikan solusi kemudahan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui  Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Maka pada 100 hari pertama program kerja Menteri Negara Koperasi dan UKM (Mennegkop UKM) ditegaskan oleh Bapak Syarif Hasan akan memprioritaskan pada masalah Kredit Usaha Rakyat yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Seperti diketahui pemerintah sebelumnya  telah menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat, sebagai solusi kebutuhan Modal Usaha dan Modal Kerja bagi kalangan Usaha Kecil Dan Menengah di Indonesia.

Pelaksanaan program ini bukan untuk menghilangkan atau mengganti progran Kredit Usaha Rakyat sebelumnya tetapi meneruskan program selanjutnya dengan memberikan beberapa improvement. Hal ini dilakukan untuk terus mendorong tumbuhnya sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Indonesia. Bagaimanapun masalah modal usaha menjadi persoalan yang cukup serius bagi usaha mikro kecil dan menengah. Kredit Usaha Rakyat cukup baik dalam rangka mendorong hal tersebut.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini perlu ditingkatkan kualitasnya dengan mensinergikan antara beberapa pihak, diantaranya pihak bank, pemerintah dan pihak-pihak lain. Masukan dari masyarakat selama ini adalah ketatnya persyaratan agunan dalam meminjam modal melalui KUR ini. Meski sudah ada Lembaga Penjaminan bagi KUR ini namun perlu disinergikan oleh semua pihak , sehingga kedepan KUR Lebih Mudah diakses oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah.Sumber: Galeriukm

Sumber : https://www.depkop.go.id

Bank Syariah Mandiri Incar KUR Rp1 Triliun

Bank Syariah Mandiri (BSM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1 triliun pada akhir 2010. “Setelah pemerintah memperingan persyaratan KUR, kami optimis pada akhir 2010 BSM bisa menyalurkan senilai Rp1 triliun,” kata Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi di sela-sela Forum Dialog Ekonomi di Bandung, Senin kemarin.

Yuslam menyebutkan, realisasi penyaluran KUR oleh BSM hingga pertengahan Juli 2010 telah mencapai Rp503 miliar yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Yuslam, adanya perubahan regulasi dan persyaratan penyaluran KUR akan mempercepat penyerapan KUR oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah melalui Kementrian BUMN menargetkan penyaluran kredit pada semester pertama mencapai Rp18 triliun.

“Seharusnya dengan adanya kemudahan penyaluran KUR penyerapan bisa lebih optimal, meski demikian kami tetap harus menjaga kehati-hatian sesuai dengan prinsip perbankan, namun jelas kadarnya lebih lunak,” kata Yuslam.

Ia menyebutkan, sejak awal penyaluran kredit BSM sebagian besar ke sektor UKM. Tahun ini ditargetkan penyaluran ke sektor tersebut, termasuk melalui KUR mencapai 70 %. Sisanya disalurkan kepada kredit korporasi yang saat ini nilainya sudah di bawah penyaluran untuk sektor UMKM. BSM sendiri mendorong pembiayaan ke sektor UMKM dengan mendirikan sejumlah gerai Warung Mikro yang secara khusus melayani pembiayaan kepada UMKM.

“Salah satu tujuan perbankan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan kalangan usaha kecil menengah dan mendorong mereka untuk bangkit. Jadi bila ada perbankan syariah yang tidak turun kepada pembiayaan UMKM patut dipertanyakan keberadaanya,” katanya.

Sementara itu, minat perbankan untuk menyalurkan KUR pasca adanya keringanan yang diumumkan oleh pemerintah cukup besar. Saat ini KUR disalurkan oleh tujuh bank, dan para perkembangannya banyak perbankan yang mengajukan diri menyalurkan kredit itu.

“Banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengajukan permohonan untuk penyaluran KUR. Itu hal positif sehingga diharapkan penyaluran KUR bisa lebih optimal dan dinikmati oleh masyarakat pelaku usaha kecil menengah,” katanya.

Terkait agunan yang masih dianggap memberatkan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan menurut Yuslam jelas masih diperlukan. “Masalah agunan sebenarnya masalah kedua, bila memang usahanya (credible maka peluang dapat pembiayaan lewat KUR cukup besar. Bila masalah itu tidak dihiraukan oleh bankir jelas bermasalah karena bisa dipersalahkan,” kata Yuslam. (Harian Neraca)

Lembaga Perbankan Penyedia Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam masalah modal usaha bagi UKM , pemerintah telah mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan mempermudah akses penambahan modal usaha dan modal kerja bagi UMKM.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Secara langsung diharapkan akan mendorong kemudahan bagi pengusaha kecil memperoleh modal usaha dengan aman dan tidak memberatkan.  Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). Kredit Usaha Rakyat ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Bank Pelaksana KUR

Ada enam bank yang ditunjuk debagai pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :
1. Bank BRI
2. Bank Mandiri
3. Bank BNI
4. Bank BTN
5. Bank Bukopin
6. Bank Syariah Mandiri

Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada prinsipnya setiap UMKM dan Koperasi yang memerlukan modal usaha atau modal kerja dapat mengakses Kredit Usaha Raktat ini. Syarat dan ketentuan dibuat semudah mungkin, agar dapat diakses oleh semua kalangan UMKM.
1. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit sebagai modal usaha atau modal kerja dapat menghubungi Kantor Cabang /Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
3. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan
4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan
5. Bank Pelaksana berwenang memberikan pesetujuan atau menolak permohonan kredit modal usaha tersebut.

Sumber: (Galeriukm)